Liputanberita.web.id - Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah pada Agustus 2025 lalu bukan sekadar keramaian jalanan. Itu adalah alarm keras bahwa ada jurang dalam antara kebijakan negara dengan kebutuhan nyata rakyat. Ribuan orang turun ke jalan bukan karena hobi berteriak, tetapi karena suara mereka terlalu lama diabaikan.
Sayangnya, hingga kini respons dari pemerintah maupun DPR masih terasa lambat, bahkan cenderung defensif. Ini berbahaya. Karena ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, stabilitas sosial dan politik bisa runtuh kapan saja.
Pemerintah Terlalu Sibuk Membela Diri
Alih-alih membuka ruang dialog, yang terlihat pasca demo justru narasi pembenaran: ekonomi dianggap masih kuat, program sosial diklaim berjalan baik, dan keresahan rakyat dinilai sekadar salah paham. Padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Harga kebutuhan pokok melambung, daya beli melemah, lapangan kerja menyempit, dan kebijakan yang diambil terasa tidak menyentuh masalah mendasar.
Masyarakat menuntut solusi, bukan sekadar retorika. Pemerintah harus berhenti menutup mata dan telinga, lalu segera membuka ruang dialog substantif dengan rakyat.
DPR: Penyalur Aspirasi atau Sekadar Stempel?
Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya menjadi garda depan dalam menyerap aspirasi pasca demo. Namun yang muncul justru DPR yang lebih sibuk mengurus agenda politik internal daripada memperjuangkan suara rakyat.
Jika DPR hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah, rakyat akan semakin yakin bahwa lembaga legislatif telah kehilangan fungsinya. Padahal, DPR memiliki wewenang untuk mengkaji ulang kebijakan, memanggil pemerintah, bahkan menggagas perubahan regulasi yang berpihak pada rakyat.
Hentikan Stigmatisasi Massa Aksi
Salah satu kesalahan klasik setiap kali ada demo besar adalah melabeli massa dengan stigma negatif: perusuh, ditunggangi, atau tidak tahu substansi. Cara pandang seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik.
Ya, provokator bisa saja ada. Namun yang jauh lebih penting adalah isi tuntutan: keadilan ekonomi, keterbukaan kebijakan, dan perbaikan kesejahteraan. Mengabaikan substansi sama dengan menutup rapat-rapat telinga dari jeritan rakyat.
Demokrasi Bukan Sekadar Pemilu
Demo Agustus 2025 adalah pengingat bahwa demokrasi bukan hanya tentang pesta lima tahunan. Demokrasi hidup ketika rakyat bisa bersuara dan pemerintah mau mendengar. Bila setiap aksi hanya dijawab dengan represi atau pembelaan diri, jangan salahkan rakyat bila suatu hari mereka tak lagi percaya pada sistem.
Jangan Sampai Terlambat
Pemerintah dan DPR masih punya waktu untuk memperbaiki keadaan. Namun waktu itu tidak panjang. Jika aspirasi pasca demo terus diabaikan, yang muncul bukan lagi aksi damai, tetapi potensi letupan sosial yang jauh lebih berbahaya.
Respon yang bijak, cepat, dan konkret adalah satu-satunya jalan menjaga kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, negara ini hanya bisa berdiri kokoh bila ada kejujuran pemerintah, keberanian DPR, dan kepercayaan rakyat.
Posting Komentar